Gamping Gangsal

JAKARTA, KOMPAS.com - Kembalinya urusan kebudayaan di bawah naungan Kementerian Pendidikan harus memberikan harapan baru. Penggabungan ini harus ditekankan pada pembentukan karakter bangsa. Hal itu dikatakan sejumlah anggota Komisi X DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Selasa (25/10/2011), di Gedung DPR, Jakarta.

Anggota Komisi X Reyhan Iskandar menilai, keputusan penggabungan pendidikan dan kebudayaan dalam satu kementerian menunjukkan ada hal yang memang harus dibenahi.

“Kita mengalami semacam degradasi budaya. Dengan melihat karakter bangsa kita yang sudah mulai abu-abu, maka kebudayaan menjadi penting. Di sini bisa dilihat bahwa kita memang memiliki kegelisahan bersama,” ujarnya.

Akan tetapi, menurutnya, masih tersirat ketidaksiapan pemerintah untuk menggabungkan keduanya dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal itu, kata Reyhan, terlihat dalam paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, kemarin.

"Kami lihat belum ada kesiapan dari birokrasi itu sendiri perihal penggabungan pendidikan dengan kebudayaan ini. Stressing-nya apa? Kalau cuma pisah-pisah blok saja kan sayang,” ujar Reyhan.

Ia mengungkapkan, di negara-negara lain, kebudayaan menjadi ranah kementerian tersendiri. Pemisahan ini dimaksudkan agar dapat mengedepankan jati diri bangsa melalui kebudayaan dan menumbuhkan karakter bangsa melalui budayanya sendiri.

“Saya khawatir yang dimaksudkan dengan budaya ini masih ada warna pariwisata, bukannya membingkai karakter bangsa. Pemerintah harus concern dengan masalah karakter bangsa ini.  Saya berharap dari penggabungan ini, pendidikan menawarkan sebuah harapan adanya perubahan karakter bangsa menjadi lebih baik,” kata Reyhan.

Sementara itu, anggota Komisi X asal Fraksi PKS lainnya, Rohmani menambahkan, penambahan tugas Kementerian Pendidikan seharusnya juga tak perlu diikuti dengan penambahan wakil menteri baru yang khusus membidangi kebudayaan. Seperti diketahui, Presiden SBY menunjuk satu wakil menteri baru untuk mendampingi Mendikbud.

“Pemborosan kalau satu wakil menteri membahwahi satu dirjen saja (kebudayaan). Jika memang polanya seperti itu, sebaiknya tidak usah ada Wamen Kebudayaan, cukuplah satu Wamen saja,” tambah Rohmani.